Trailer Perdana Film Logan Diluncurkan

Jakarta - Dengan latar belakang musik Johny Cash, trailer 'Logan' memperlihatkan sisi lain dari Wolverine. Dalam film yang diadaptasi dari komik berjudul 'Old Man Logan' tersebut, aktor Hugh Jackman akan terlihat tua dan berantakan.
Aktor Patrick Stewart juga kembali dengan figur Profesor Charles Xavier atau Professor X. Dengan latar waktu tak jauh dari film X-Men lainnya, menurut Logan para mutan telah punah. Tetapi menurut Xavier ada satu mutan perempuan yang harus mereka lindungi.
"Ia sepertimu, sangat banyak kemiripan denganmu," jelas Prof X setelah Logan menanyakan siapa sosok mutan kecil itu. Dilanjutkan, "Ia butuh pertolongan kita."

Foto: YouTube 20th Century Fox

Sosok anak kecil itu adalah Laura Kinney (Dafne Keen) / X-23. Laura Kinney sendiri merupakan eksperimen hasil kloningan Wolverine dan Kinney hanya memiliki dua cakar.
Kehadiran X-23 menghidupkan rumor bahwa karakter yang dibintangi aktris muda ini akan menggeser posisi Hugh Jackman sebagai Wolverine. Kemungkinan film ini menjadi film terakhir Jackman, begitu pun juga Stewart di dunia film 'X-Men'.
Karakter lain seperti grup The Reavers, Donald Pierce (Boyd Holbrook), dan Caliban (Stephen Merchant) turut muncul di dalam trailer.
Logan akan kembali ke layar lebar pada 2 Maret 2017 mendatang.
(mah/mmu)

Photo Gallery

Saber Pungli sebagai terapi kejut

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai terapi kejut agar masyarakat lebih terbuka dan berani melaporkan jika ada praktik yang menyimpang itu.
"Yang kita lakukan ini shock therapy, tidak mungkin kita geledah seluruh pejabat di Indonesia. Jadi sebenarnya ini shock therapy untuk meminta masyarkat lebih terbuka dan lebih berani melaporkan, kalau ada," kata Wapres di Jakarta, Jumat.
Menurut Wapres, pungli cenderung terjadi pada pelayanan publik dan masyarakat pada dasarnya membeli waktu.
"Jadi, masyarakat itu pada dasarnya membeli waktu, daripada menunggu. Ada juga pungli itu karena masyarakat malas, kalau orang mengurus KTP atau surat-surat asal diserahkan pada makelar atau calo-calo bisa cepat karena masyarakat enggan mengurusnya sendiri," katanya.
Dia mengatakan, agar tidak ada pungli diharapkan disiplin masyarakat untuk tidak membayar dan memperpanjang masa berlaku izin seperti SIM atau izin tinggal.
"Misalnya SIM masa berlakunya lima tahun bisa diperpanjang, itu akan mengurangi pungli," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa Saber Pungli dibentuk bukan untuk maksud menangkap pegawai atau siapapun yang terlibat pungli tapi sebagai "shock therapy agar masyarakat berani untuk terlibat memberantas dengan melaporkan, berani tidak membayar dan lainnya.
Pemerintah membentuk Saber Pungli yang akan beroperasi hingga ke daerah-daerah yang terkait dengan pelayanan publik.
Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan dalam rakor Presiden menegaskan bahwa pungli menambah kesengsaraan rakyat dari masalah perizinan, pertanahan juga masalah peradilan.
"Bedakan antara pungli dengan suap. Kalau pungli sepihak saja, biasanya para petugas, penyelenggara pemerintahan, mereka yang punya kewenangan dan kekuasaan minta sesuatu yang barkaitan dengan kewenangannya sehingga yang memberikan terpaksa karena kalau tidak diberikan uangnya tidak mau melayani," katanya.
Menurut dia, dengan kondisi seperti itu pihak yang dipungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka menjadi korban.
Sementara kalau suap, kedua belah pihak saling bekerja sama, saling berkonspirasi, ada kesepakatan untuk tujuan tertentu.
"Intinya pungli harus diberantas karena sudah membudaya, menahun, akhirnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti ekonomi bbiaya tinggi, arus lalu lintas barang terganggu, bisa juga penyelesaian pekerjaan menjadi bertele-tele," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jalan Rusak di Aceh Barat Mulai Ditangani Pascabanjir

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH, ACEH -- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mulai melakukan pendataan dan penanganan terhadap semua kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur akibat diterjang banjir luapan sungai dalam sepekan terakhir.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Barat Iraidi Yus, di Meulaboh, Jumat (21/10), mengatakan, pihaknya menemukan beberapa titik lokasi kerusakan fasilitas umum, seperti jalan dan jembatan selama dilanda banjir karena intensitas curah hujan tinggi.
"Kerusakan infrastruktur itu kami temukan dan langsung ditangani secara darurat agar masyarakat bisa mengunakannya. Namun untuk permanen mungkin itu akan ditangani oleh instansi lain setelah masa tanggap darurat selesai," katanya.
Terhadap lintasan Meulaboh-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Arongan Lambalek yang kondisinya sangat riskan, pada Jum'at (21/10) siang dilakukan penanganan darurat, alat berat mengeruk secara total badan jalan yang hanya tersisa sekitar 1,5 meter.
Kemudian ditimbun dengan material kembali serta diperpadat sehingga aktivitas itupun sempat membuat kendaraan roda empat maupun roda dua yang melintasi jalur itu terpaksa terhenti dan antrian panjang untuk beberapa jam.
"Badan jalan itu ditangani secara darurat dulu agar bisa dilewati karena kondisinya badan jalan sudah sangat sempit," sebutnya.
Sementara untuk fasilitas yang didata sekaligus dilakukan penanganan darurat pada tujuh titik lokasi, seperti pada ruas Jalan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, jalan Desa Nurul Huda Kecamatan Woyla dengan ruas jalan yang amblas panjang 18X2 meter.
Kemudian Jalan Desa Gempa Raya Kecamatan Woyla putus sekitar 10 meter, Jalan amblas di lintasan Meulaboh- Banda Aceh tepatnya di Desa Cot Gajah Mate, Kecamatan Arongan Lambalek. Oprit jembatan di Desa Babah Meulaboh, Kecamatan Kaway XVI, Gorong-Gorong jembatan dan jalan di Suak Bidok amblas 50 meter, Longsor tebing gunung dolok dan jalan amblas di Desa Seuradek, Bronjong tergerus banjir di Desa Tuwi Empeuk.
Banjir yang melanda sepekan ini tidak kunjung surut, bahkan pada Kamis (20/10) malam sejumlah kawasan yang semula rendaman air banjir telah berangsur surut, tiba-tiba sungai kembali meluap, air banjir kembali menerjang pemukiman penduduk sehingga warga mencari tempat lebih aman.

Kisah Guru Honorer Perjuangkan Nasib Pendidikan Suku Kaili Unde

Palu - Lisnawati Ukas (32) merupakan salah satu pengajar di Sekolah Alam Salena, Sulawesi Tengah. Meski berstatus guru honorer di SMK 4 Kota Palu, dirinya memiliki tekad dan dedikasi tinggi terhadap pendidikan anak-anak suku Kaili Unde.
Terletak tidak jauh dari Kota Palu, Kecamatan Ulujadi, Desa Salena menjadi tempat tinggal anak-anak dari suku Kaili Unde. Secara geografis desa itu berada di lereng pegunungan dan untuk ke lokasi tersebut tidaklah mudah.
Lokasi sebenarnya dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun rute tersebut agak berbahaya karena jalanannya yang terjal penuh batu sisa hasil tambang yang berserakan di jalanan serta harus mendaki aspal yang rusak.

Guru Honorer tengah mengajari anak-anak Suku Kaili Unde (Foto: Dok. Olagondronk, Yayasan Masangu Maroso)

"Perjuangan luar biasa pertama masuk ke sana, bahkan anak-anak kecil asyik bermain di sekitar tambang batu menemani ibunya bekerja," ujar wanita akrab di sapa Iis dalam acara pameran pendidikan Paud dan Pendidikan Masyarakat di halaman kantor Gubernur, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (21/10/2016).
Belasan anak dengan wajah ceria telah menunggu Iis bersama keempat temannya yang juga guru honorer. Ino, begitulah cara anak-anak suku Kaili Unde menyapa mereka.

Anak-anak suku Kaili Unde tengah belajar (Foto: Dok. Olagondronk, Yayasan Masangu Maroso)

"Memang aneh rasanya karena di tengah kota Palu masih ada masyarakat yang tinggal dengan kondisi seperti ini. Mereka tidak memakai alas kaki ketika berjalan dan tinggal di rumah yang terbuat dari anyaman. Dibilang primitif juga tidak, karena mereka sudah kenal dengan transaksi ekonomi dengan uang," papar Iis.
Meski terdapat sebuah sekolah formal, lanjut Iis, namun hanya sedikit dari anak-anak itu yang datang untuk belajar. Mereka memilih ikut dengan orang tuanya yang bekerja sebagai penambang batu.
"Waktu itu saya sempat bertanya kepada salah satu ibu dan mereka bilang dengan bahasa daerah 'Tidak usah anak saya sekolah, biar mereka seperti saya'," kata Iis menirukan ucapan ibu tersebut.

Anak-anak suku Kaili Unde tengah diajari guru (Foto: Dok. Olagondronk, Yayasan Masangu Maroso)

Iis sendiri mengaku bahagia meski ilmu yang diberikan kepada anak-anak suku Kaili Unde tidak dapat imbalan uang sepeser pun. Baginya melihat anak-anak itu kembali semangat untuk sekolah dan belajar adalah anugerah bagi guru.
"Sekarang mereka sudah punya semangat untuk sekolah. Uang bukan segala-galanya dengan keterbatasan, saya hanya bisa berikan ilmu bagi mereka," tuturnya.

Guru Honorer tengah mengajari anak-anak Suku Kaili Unde (Foto: Dok. Olagondronk, Yayasan Masangu Maroso)

Sementara Popy Pusadan, Ketua Divisi Perempuan dan Anak di Yayasan Masangu Maroso, selaku pencetus sekolah Alam Salena menceritakan, bukan hal yang mudah untuk bisa sosialisasi dengan suku tersebut. Namun jerih payah dan keringat yang keluar berhasil meluluhkan hati orang tua dan pemuka adat setempat.
"Awalnya memang susah, namun kami bersyukur ketika bertemu dengan RW setempat yang juga memiliki pemikiran sama dengan kami bahwa pendidikan itu sangat penting, kami pun akhirnya dibantu. Kemudian kami bisa masuk setelah mendapat ijin dari kepala suku adatnya," papar Popy.
Popy mengatakan, tercetusnya ide sekolah alam melihat kondisi desa yang terletak di tengah pengunungan. Kini sekolah alam Salena telah berjalan selama delapan bulan.
"Di sekolah alam kami menggunakan metode belajar sambil bermain, itu karena awalnya mereka sangat susah untuk diajak belajar, tetapi melalui pendekatan, mereka sudah mau, Sekarang anak-anak sudah punya motivasi untuk belajar, kami juga tengah mengusahakan agar mereka mau untuk belajar di sekolah formal," imbuhnya.
Secara terpisah Dirjen Paud dan Dikmas Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan, anak-anak putus sekolah seperti di Desa Salena punya hak atas Kartu Indonesia Pintar (KIP) non formal. Pihaknya juga mengharapkan agar data-data anak itu dapat dikirim ke pusat.
"Pada dasarnya KIP non formal juga menjaring mereka yang putus sekolah seperti di sekolah alam Salena, selama mereka memenuhi syarat yaitu usia dari 6 sampai 21 tahun. Kami berharap dengan adanya KIP ini, motivasi mereka untuk sekolah kembali bangkit," pungkas Harris.
(edo/rni)

Taiwan sahkan UU jasa ketenagakerjaan asing, hapus biaya perpanjangan

Jakarta (ANTARA News) - Gema selawat yang dilantunkan para tenaga kerja Indonesia mengiringi pengesahan undang-undang tentang jasa ketenagakerjaan asing di Taiwan yang salah satu poinnya adalah menghapus biaya-biaya perpanjangan kontrak kerja.
"Sebagai bentuk syukur atas pengesahan undang-undang itu, kami dan teman-teman membaca selawat Nariyah bersama," kata Ketua Federasi Serikat TKI Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Taiwan, Agus Susanto, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat malam.
Secara kebetulan, lanjut Agus, pengesahan amandemen "Employment Service Act" tersebut hampir bersamaan dengan peringatan Hari Santri.
"Kebetulan malam ini kami menggelar pembacaan selawat Nariyah di Taipei sesuai dengan instruksi dari PBNU di Jakarta tentang Gerakan Semiliar Selawat Nariyah menyambut datangnya Hari Santri, Sabtu (22/10)," katanya beberapa saat menjelang dimulainya pembacaan selawat Nariyah di Sekretariat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Taiwan di Kota Taipei itu.
Menurut dia, kebijakan tersebut sangat menguntungkan para TKI yang selama ini terbelenggu oleh beban biaya penempatan TKI saat hendak memperpanjang kontrak kerja.
Kantor Berita Taiwan (CNA) memberitakan Legislatif Yuan, Jumat siang, menyetujui amandemen undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka para pekerja asing di Taiwan bisa dikontrak lagi setiap tiga tahun tanpa harus meninggalkan wilayah tersebut.
Amandemen tersebut menghapus ketentuan sebelumnya bahwa para pekerja migran yang bekerja di Taiwan selama tiga tahun harus meninggalkan wilayah itu sedikitnya satu hari jika mereka ingin dikontrak lagi.
Peraturan tersebut akan segera berlaku secara umum begitu diumumkan oleh Kantor Kepresidenan yang secara formal biasanya membutuhkan waktu kurang dari tiga pekan, demikian laporan CNA.
"Kebijakan tersebut juga akan membantu para pekerja migran, terutama TKI, menghemat 75.000 hingga 180.000 dolar Taiwan (Rp30.825.000 hingga Rp73.980.000) sebagai biaya perantaraan, penempatan, dan biaya lain-lain per kontrak setiap tiga tahun," kata Wu Yu-chin, anggota legislatif dari Partai Progresif Demokratik, yang berkuasa di Taiwan.
Hingga akhir Juli 2016, tercatat 603.109 pekerja asing bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya di Taiwan, demikian data Kementerian Ketenagakerjaan setempat.
Dari jumlah itu, pekerja asing asal Indonesia menempati peringkat terbanyak, yakni mencapai lebih dari 250.000 orang yang sekitar 70 persen bekerja pada sektor informal.
Sebelum undang-undang tersebut diamandemen, setiap tahun lebih dari 14.000 dari pekerja asing harus meninggalkan wilayah itu agar bisa masuk kembali untuk bekerja sesuai kontrak baru.
Sebagian besar kasus, para pekerja asing harus membayar biaya perantara atau biaya lain agar dapat kembali masuk dan bekerja di Taiwan lagi.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, biaya yang harus dikeluarkan para pekerja asing asal Indonesia rata-rata 50.000 hingga 54.000 dolar Taiwan dan pekerja asal Vietnam sebesar 120.000 dolar Taiwan sangat membebani.
Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Kota Taoyuan, Huang Gao-jie, kepada CNA mengatakan bahwa ketentuan mengenai pekerja migran harus meninggalkan wilayah Taiwan setelah bekerja selama tiga tahun dirancang untuk menghilangkan pekerja tak berkualitas.
"Penghapusan persyaratan tersebut mengakibatkan buruh migran yang tinggal untuk waktu yang lama di Taiwan dapat bersaing dengan pekerja lokal," ujarnya. (1 dolar Taiwan = Rp411).

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016